UMR Jakarta 2020 yang Wajib Kamu Ketahui

UMR adalah hal yang harus dipahami bagi kamu yang mulai memasuki usia bekerja atau sedang mencari pekerjaan pertama.

Para pekerja ataupun pencari kerja perlu cermat dalam mempertimbangkan gaji yang ditawarkan agar bisa mendapatkan upah yang layak. Namun, bagaimana bisa ditentukan sebuah gaji itu layak atau tidak?

Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kamu perlu mengenali yang namanya UMR. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan seluk-beluk mengenai UMR hingga rincian besaran UMR di Jakarta dan provinsi serta kota besar lainnya di Indonesua yang perlu kamu ketahui.

1. Apa itu UMR?

Pengertian UMR

Setiap daerah memiliki standar gaji minimal yang harus dibayar, disebut dengan Upah Minimum Regional atau UMR. UMR ini menjadi standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam menentukan jumlah gaji yang diberikan kepada karyawannya.

Mungkin kamu juga pernah mendengar istilah UMP dan UMK. Apa arti kedua hal tersebut? Apakah berbeda dengan UMR? Secara pengertian sebenarnya cukup sama, hanya saja UMP dan UMK merupakan turunan dari UMR yang berlaku pada tingkat yang berbeda.

UMP dan UMK merupakan istilah baru yang dituang dalam Pasal I Kepmenakertrans No. 226 Tahun 2000. UMP, atau Upah Minimum Provinsi, menggantikan istilah UMR Tingkat I, yang berlaku pada tingkat provinsi. Sementara UMK, atau Upah Minimum Kabupaten/Kota, menggantikan istilah UMR Tingkat II, yang berlaku pada tingkat kabupaten/kota.

Perhitungan UMR

Di balik perhitungan UMR, ada berbagai faktor yang ikut bermain. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013, rekomendasi upah minimum harus didasari oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja untuk bisa hidup dengan layak secara fisik selama 1 bulan. KHL setiap wilayah ditentukan melalui survei oleh Dewan Pengupahan dan terdiri dari pangan, papan, sandang, pendidikan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan.

Angka KHL ini pun berbeda di setiap wilayahnya, dan menjadi faktor mengapa UMR bisa berbeda di setiap provinsi.

Mungkin kamu juga menyadari bahwa UMR itu selalu naik tiap tahunnya. Nah, perhitungan kenaikan UMR itu diatur dalam PP Pengupahan No. 78 Tahun 2015. Ada dua variabel yang menentukan perhitungan UMR, yaitu tingkat inflasi dan dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan rumus di bawah ini:

Persentase Kenaikan UMR = Persentase Tingkat Inflasi + Persentasi Pertumbuhan PDB

Komponen UMR

Mungkin kamu pernah berpikir bahwa UMR itu sama dengan atau hanya mencakup gaji pokok saja. Nah, fakta yang sebenarnya adalah bahwa UMR juga mencakup berbagai komponen lainnya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.

Di dalam peraturan tersebut, UMR terdiri dari tiga komponen, yaitu upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

• Upah Pokok

Mencakup imbalan dasar dari pemberi kerja kepada pekerja sesuai dengan tingkat atau jenis pekerjaannya. Jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan.

• Tunjangan Tetap

Mencakup pembayaran teratur kepada pekerja dan keluarganya berkaitan dengan pekerjaan, yang diberikan secara tetap. Tunjangan Tetap ini bisa mencakup Tunjangan Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Kematian, Tunjangan Daerah, Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport, kalau tidak berdasarkan pada kehadiran.

• Tunjangan Tidak Tetap

Mencakup pembayaran tidak tetap kepada pekerja dan keluarganya, yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pekerja. Tunjangan Tidak Tetap ini bisa mencakup Tunjangan Transport dan Tunjangan Makan yang diberikan atas dasar kehadiran.

2. Berapa UMR Jakarta tahun 2020?

Perubahan UMR di Jakarta

Angka UMR di Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di Jakarta sendiri, angka UMR meningkat dari hanya sebesar Rp1,118,009 di tahun 2010, hingga mencapai Rp4.276.349 di tahun 2020, naik 8,51% dari UMR Jakarta 2019 dan 17,22% dari UMR Jakarta 2018.

Kenaikan UMR Jakarta tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi tahun 2013, di mana UMR kota Jakarta naik 43,88% dari tahun sebelumnya. Kamu bisa melihat data angka UMR Jakarta dalam 10 tahun terakhir di tabel di bawah ini.

Kenaikan UMR Jakarta Tahun 2010 – 2020

Tahun	UMR Jakarta	Kenaikan dari tahun sebelumnya
2010	Rp1,118,009	4.5%
2011	Rp1,290,000	15.38%
2012	Rp1,529,150	18,53%
2013	Rp2,200,000	43,88%
2014	Rp2,441,000	10,95%
2015	Rp2,700,000	10.61%
2016	Rp3,100,000	14.81%
2017	Rp3,355,750	8,25%
2018	Rp3.648.035	8,70%
2019	Rp3.940.973	8,03%
2020	Rp4.276.349	8,51%

UMR Jakarta tahun 2020

Di tahun 2020, DKI Jakarta memiliki UMR tertinggi se-Indonesia dengan angka Rp4.276.349 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Kenaikan UMR ini mengacu pada perhitungan Kementerian Tenaga Kerja. Perhitungan ini berdasarkan pada data inflasi yang mencapai 3,39% serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%, sehingga menghasilkan angka kenaikan UMR sebesar 8,51%.

3. Daerah mana saja yang memiliki UMR tertinggi dan terendah?

Rincian UMR tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2020

DKI Jakarta menduduki posisi pertama UMR tertinggi se-Indonesia. Dari lima provinsi dengan UMR tertinggi di Indonesia, empat di antaranya terletak di luar Pulau Jawa, yaitu Papua, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Aceh. Simak lengkapnya di bawah ini!

5 Provinsi dengan UMR Tertinggi Tahun 2020

No.	Provinsi	UMR 2019	UMR 2020	Kenaikan
1.	DKI Jakarta	Rp 3.940.973	Rp 4.276.349	Rp 335.376
2.	Papua	Rp 3.240.900	Rp 3.516.700	Rp 275.800
3.	Sulawesi Utara	Rp 3.051.076	Rp 3.310.722	Rp 259.646
4.	Bangka Belitung	Rp 2.976.705	Rp 3.230.022	Rp 253.317
5.	Aceh	Rp 2.916.810	Rp 3.165.030	Rp 248.220

Mengapa DKI Jakarta bisa punya UMR yang paling tinggi? Dari penjelasan perhitungan UMR di bagian pertama, diketahui bahwa salah satu faktor penentu di balik penentuan UMR adalah KHL. Nah, KHL di Jakarta terhitung lebih tinggi dibanding wilayah lainnya, ditambah dengan daya beli penduduknya yang juga lebih tinggi.

Pada 9 Oktober 2019, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan nilai KHL sebesar Rp 3.965.221 berdasarkan hasil survei. Angka ini lebih tinggi dari KHL daerah lainnya, seperti di DIY yang hanya mencapai Rp 2.790.000.

4. Selain UMR, bagaimana dengan UMK di Pulau Jawa?

Seperti UMR atau UMP, UMK juga berbeda antara satu kota/kabupaten dengan yang lainnya. Bagi kamu yang tinggal di Pulau Jawa, kamu bisa melihat rincian UMK DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY di bawah ini.

UMK DKI Jakarta 2020

UMR DKI Jakarta untuk tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 4.276.349, namun tidak ada UMK yang berlaku. Meskipun begitu, Pemprov DKI Jakarta akan menetapkan Upah Minimum Sektoral berdasarkan kesepakatan dengan Asosiasi Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

UMK Banten 2020

UMR Banten tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.460.996, dengan rincian besaran UMK sebagai berikut:

No.	Kota/Kabupaten	UMK
1.	Kota Cilegon	Rp 4.246.081
2.	Kota Tangerang Selatan	Rp 4.168.268
3.	Kabupaten Tangerang	Rp 4.168.268
4.	Kabupaten Serang	Rp 4.152.887
5.	Kota Tangerang	Rp 4.119.029
6.	Kota Serang	Rp 3.773.940
7.	Kabupaten Pandeglang	Rp 2.758.909
8.	Kabupaten Lebak	Rp 2.710.654.

UMK Jawa Barat 2020

Untuk Jawa Barat, nilai UMR ditetapkan sebesar Rp 1.810.350, diresmikan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Adapun rincian UMK Jabar adalah di bawah ini:

No.	Kota/Kabupaten	UMK
1.	Kabupaten Karawang	Rp 4.594.324
2.	Kota Bekasi	Rp 4.589.708
3.	Kabupaten Bekasi	Rp 4.498.961
4.	Kota Depok	Rp 4.202.105
5.	Kota Bogor	Rp 4.169.806
6.	Kabupaten Bogor	Rp 4.083.670
7.	Kabupaten Purwakarta	Rp 4.039.067
8.	Kota Bandung	Rp 3.623.778
9.	Kabupaten Bandung Barat	Rp 3.145.427
10.	Kabupaten Sumedang	Rp 3.139.275
11.	Kabupaten Bandung	Rp 3.139.275
12.	Kota Cimahi	Rp 3.139.274
13.	Kabupaten Sukabumi	Rp 3.028.531
14.	Kabupaten Subang	Rp 2.965.468
15.	Kabupaten Cianjur	Rp 2.534.798
16.	Kota Sukabumi	Rp 2.530.182
17.	Kabupaten Indramayu	Rp 2.297.931
18.	Kota Tasikmalaya	Rp 2.264.093
19.	Kabupaten Tasikmalaya	Rp 2.251.787
20.	Kota Cirebon	Rp 2.219.487
21.	Kabupaten Cirebon	Rp 2.196.416
22.	Kabupaten Garut	Rp 1.961.085
23.	Kabupaten Majalengka	Rp 1.944.166
24.	Kabupaten Kuningan	Rp 1.882.642
25.	Kabupaten Ciamis	Rp 1.880.654
26.	Kabupaten Pangandaran	Rp 1.860.591
27.	Kota Banjar	Rp 1.831.884

UMK Jawa Tengah 2020

Gubernur Ganjar Pranowo meresmikan UMR Jawa Tengah sebesar Rp 1.742.015, dengan rincian UMK sebagai berikut:

No.	Kota/Kabupaten	UMK
1	Kota Semarang	Rp 2.715.000
2	Kabupaten Demak	Rp 2.432.000
3	Kabupaten Kendal	Rp 2.261.775
4	Kabupaten Semarang	Rp 2.229.880
5	Kabupaten Kudus	Rp 2.218.451
6	Kabupaten Cilacap	Rp 2.158.327
7	Kota Pekalongan	Rp 2.072.000
8	Kabupaten Batang	Rp 2.061.700
9	Kabupaten Magelang	Rp 2.042.000
10	Kabupaten Jepara	Rp 2.040.000
11	Kota Salatiga	Rp 2.034.915
12	Kabupaten Pekalongan	Rp 2.018.161
13	Kabupaten Karanganyar	Rp 1.989.000
14	Kota Surakarta	Rp 1.956.200
15	Kabupaten Klaten	Rp 1.947.821
16	Kabupaten Boyolali	Rp 1.942.500
17	Kabupaten Purbalingga	Rp 1.940.800
18	Kabupaten Sukoharjo	Rp 1.938.000
19	Kota Tegal	Rp 1.925.000
20	Kabupaten Banyumas	Rp 1.900.000
21	Kabupaten Tegal	Rp 1.896.000
22	Kabupaten Pati	Rp 1.891.000
23	Kabupaten Pemalang	Rp 1.865.000
24	Kabupaten Wonosobo	Rp 1.859.000
25	Kota Magelang	Rp 1.853.000
26	Kabupaten Purworejo	Rp 1.845.000
27	Kabupaten Kebumen	Rp 1.835.000
28	Kabupaten Blora	Rp 1.834.000
29	Kabupaten Grobogan	Rp 1.830.000
30	Kabupaten Temanggung	Rp 1.825.200
31	Kabupaten Sragen	Rp 1.815.914
32	Kabupaten Brebes	Rp 1.807.614
33	Kabupaten Rembang	Rp 1.802.000
34	Kabupaten Wonogiri	Rp 1.797.000
35	Kabupaten Banjarnegara	Rp 1.748.000

UMK Jawa Timur 2020

UMR Jawa Timur untuk tahun 2020 ditetapkan senilai Rp 1.768.777 dengan rincian UMK tiap kota/kabupaten di bawah ini:

No.	Kota/Kabupaten	UMK
1	Kota Surabaya	Rp. 4.200.479
2	Kabupaten Gresik	Rp. 4.197,030
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp. 4.193,581
4	Kabupaten Pasuruan	Rp. 4.190,133
5	Kabupaten Mojokerto	Rp. 4.179,787
6	Kabupaten Malang	Rp. 3.018.530
7	Kota Malang	Rp. 2.895.502
8	Kota Batu	Rp. 2.794.800
9	Kota Pasuruan	Rp. 2.794,801
10	Kabupaten Jombang	Rp. 2.654.095
11	Kabupaten Tuban	Rp. 2.532.234
12	Kabupaten Probolinggo	Rp. 2.503.265
13	Kota Mojokerto	Rp. 2.456,302
14	Kabupaten Lamongan	Rp. 2.423,724
15	Kabupaten Jember	Rp. 2.355.662
16	Kota Probolinggo	Rp. 2.319,796
17	Kabupaten Banyuwangi	Rp. 2.314.278
18	Kota Kediri	Rp. 2.060.925
19	Kabupaten Bojonegoro	Rp. 2.016.780
20	Kabupaten Kediri	Rp. 2.008.504
21	Kabupaten Lumajang	Rp. 1.982.295
22	Kabupaten Tulungagung	Rp. 1.958.844
23	Kabupaten Bondowoso	Rp. 1.954.705
24	Kabupaten Bangkalan	Rp. 1.954.705
25	Kabupaten Nganjuk	Rp. 1.954.705
26	Kabupaten Blitar	Rp. 1.954.705
27	Kabupaten Sumenep	Rp. 1.954.705
28	Kota Madiun	Rp. 1.954.705
29	Kota Blitar	Rp. 1.954.635
30	Kabupaten Sampang	Rp. 1.913.321
31	Kabupaten Situbondo	Rp. 1.913.321
32	Kabupaten Pamekasan	Rp. 1.913.321
33	Kabupaten Madiun	Rp. 1.913.321
34	Kabupaten Ngawi	Rp. 1.913.321
35	Kabupaten Ponorogo	Rp. 1.913.321
36	Kabupaten Pacitan	Rp. 1.913.321
37	Kabupaten Trenggalek	Rp. 1.913.321
38	Kabupaten Magetan	Rp. 1.913.321

UMK DI Yogyakarta 2020

Untuk DIY, nilai UMR ditetapkan sebesar RP 1.704.608, yaitu angka UMR paling rendah di Indonesia. Adapun rincian nilai UMK di DIY adalah sebagai berikut:

No.	Kota/Kabupaten	UMK
1	Kota Yogyakarta	Rp 2.004.000
2	Kabupaten Sleman	Rp 1.846.000
3	Kabupaten Bantul	Rp 1.790.500
4	Kabupaten Kulon Progo	Rp 1.750.500
5	Kabupaten Gunungkidul	Rp 1.705.000.

5. Bagaimana kalau perusahaan membayar upah di bawah UMR?

Sanksi bagi perusahaan

Terkadang, ada situasi di mana sebuah perusahaan tidak mampu membayar upah karyawannya di atas UMR. Untuk mengatasi ini, perusahaan tersebut perlu mengajukan permohonan penangguhan.

Akan tetapi, kalau permohonan penangguhan itu tidak disetujui, dan perusahaan tersebut tetap membayar upah di bawah UMR, maka pengusaha akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Langkah hukum apabila gaji di bawah standar UMR

Kalau kamu menerima upah di bawah standar UMR dan kamu ingin memperkarakannya, maka ada langkah hukum yang perlu kamu ikuti.

Kamu bisa mengikuti proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau UU PHI.

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dari HukumOnline.com merangkum langkah-langkah hukum yang perlu kamu ikuti sebagai berikut:

1. Mengadakan perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Kalau dalam waktu 30 hari tidak kunjung mencapai kesepakatan, maka perselisihannya bisa diserahkan ke instansi yang bertanggung jawab. Kamu perlu memberikan bukti-bukti bahwa perundingan sudah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan;
3. Instansi tersebut kemudian menawarkan untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase. Kalau tidak memilih salah satu, maka akan diselesaikan melalui mediasi;
4. Kalau konsiliasi atau mediasi juga tidak kunjung menghasilkan kesepakatan, maka perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Sementara itu, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap.

6. Kesimpulan

Gaji memang bukan masalah yang sepele. Sebagai seorang pekerja, kamu diberikan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Maka itu, sangat penting bagi kamu untuk memahami hak kamu sebagai pekerja, terutama mengenai upah minimum.

Setiap kali kamu akan negosiasi perihal gaji, ingatlah hak kamu terkait UMR dan tunjangannya. Pastikan hak kamu terpenuhi dan kamu bisa mendapatkan kehidupan yang layak.